PERNYATAAN SIKAP LMN RIAU ATAS KENAIKAN BBM
BBM merupakan kebutuhan hampir seluruh rakyat Indonesia, mulai dari kebutuhan rumah tangga, transportasi hingga industri, sehingga BBM merupakan hajat hidup orang banyak yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
Dalam penyelenggaraan negara untuk mensejahterakan rakyatnya, Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan subsidi untuk konsumsi BBM, subsidi BBM dimaksudkan untuk dapat memberikan keringanan beban hidup kepada rakyat sekaligus untuk dapat mengerakkan ekonomi baik mikro maupun makro, adapun subsidi yang dianggarkan pemerintah adalah sebesar Rp.130 Triliun, namun dengan kenaikan harga minyak dunia membuat pemerintah harus menambah subsidi.
Penambahan subsidi yang diperkirakan mencapai hingga Rp. 50 triliun dianggap menjadi ancaman bagi keseimbangan APBN oleh pemerintah, sehinga pemerintah mengambil jalan pintas yakni “MENAIKKAN HARGA BBM”, ini membuktikan bahwa pemerintah malas berfikir dan bekerja, tidak memikirkan dampak besar bagi masyarakat, bahwa kenaikan harga BBM membuat harga kebutuhan pokok meningkat tajam, banyak kegiatan ekonomi kerakyatan yang akan gulung tikar, orang-orang kecil akan kehilangan mata pencaharian, tapi pemerintah tidak peduli, mereka mencari seribu alasan yang seolah menaikkan harga BBM adalah tindakan rasional dan dapat mensejahterakan rakyat.
Jika pemerintah mau sedikit saja berfikir, banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari pencabutan subsidi yang mengakibatkan kenaikan harga BBM, dimulai dari peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatkan kegiatan ekplorasi dengan menemukan sumur-sumur baru, kuasai sektor pertambangan minyak bumi dari hulu hingga hilir, lakukan penghematan penggunaan BBM, mengembangkan energi alternatif yang banyak tersedia di Indonesia, membenahi sektor transportasi massal dalam rangka penghematan, lakukan pengawasan pendapatan negara dari sektor pajak dan sektor pertambangan, cabut peraturan yang melegalkan liberalisasi pertambangan Minyak dan Gas agar pemerintah dapat menguasai secara penuh atas cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan banyak hal lain yang dapat dilakukan pemerintah dari pada sekedar cara instan mengorbankan jutaan rakyat kecil, ini adalah bukti kegagalan pemerintah dalam mengelola negara dan tidak berjalannya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representatif rakyat.
Pencabutan subsidi bukanlah cara yang tepat yang dapat ditempuh oleh pemerintah, karena subsidi dibutuhkan untuk menjaga kestabilan sosial politik dan ekonomi serta membantu rakyat kecil, masih banyak jalan agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM, diantaranya revisi Undang-Undang APBN, alihkan anggaran yang tidak tepat guna, genjot pendapatan dari sektor pajak, optimalkan pengawasan pendapatan non pajak, gunakan asumsi mata uang rupiah untuk harga BBM, dan kebijakan lainnya, sehingga keputusan yang akan diambil pemerintah untuk mencabut subsidi BBM adalah keputusan keliru dan dengan tegas kami menyatakan :
1. Menolak Kenaikan Harga BBM
1. Menolak Kenaikan Harga BBM
2. Memerintahkan DPR sebagai wakil rakyat untuk menolak kenaikan BBM yang diajukan pemerintah.
3. Nasionalisasi atas aset-aset pertambangan yang dikuasai asing
4. Revisi UU No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi
Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada pemerintah, agar pemerintah dapat membatalkan rencana menaikan harga BBM pada tanggal 1 April 2012 mendatang.
Hidup Mahasiswa..!
Hidup Rakyat..!
Tunaikan tugas suci, Tuntaskan Restorasi..!
Pekanbaru, 22 Maret 2012
KOMITE WILAYAH
LIGA MAHASISWA NASDEM PROVINSI RIAU
Oleh : Andukot Ismael
0 comments:
Posting Komentar