 |
| foto : riauterkini.com |
Pekanbaru Kamis 22 Maret 2012.
Liga Mahasiswa Nasdem Provinsi Riau turut menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada April 2012.
"BBM merupakan kebutuhan hampir seluruh rakyat Indonesia, mulai dari kebutuhan rumah tangga, transportasi, hingga industri. Dengan demikian, BBM merupakan hajat hidup orang banyak," ujar Dian Triska wakil sekretaris bidang Informasi Komite Wilayah Liga Mahasiswa Nasdem Provinsi Riau di sela aksi demonstrasi bersama Sentral Gerakan Rakyat Riau (SEGERA) di depan kantor Gubernur Riau.
Menurut Dian, seharusnya masalah BBM menjadi perhatian serius pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (2), yakni cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Dalam penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan rakyat, pemerintah yang telah menerapkan kebijakan subsidi untuk konsumsi BBM dengan tujuan untuk dapat meringankan beban rakyat.
"Jangan justru menaikkan harga BBM yang tentunya akan lebih menyengsarakan rakyat," katanya menegaskan.
Menurut Dian, subsidi BBM untuk rakyat saat ini mencapai lebih dari Rp130 triliun. Namun, dengan kenaikan harga minyak dunia, memang membuat pemerintah harus menambah subsidi, tetapi tidak harus menaikkan harga jual untuk rakyat.
"Dan, penambahan subsidi mencapai lebih dari Rp50 triliun juga sebaiknya pemerintah jangan menganggapnya sebagai ancaman bagi keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lalu dengan cara instan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai solusinya, ini keliru" ujarnya dengan nada tinggi.
Jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM bersubsidi, kata Dian, dapat dipastikan akan mendongkrak kenaikan harga sejumlah barang atau kebutuhan pokok rakyat. "Kondisi ini tentunya akan lebih menghancurkan perekonomian rakyat, dan wajar jika terjadi penolakan rencana ini secara besar-besaran seperti yang kami lakukan," katanya.
Usai berorasi di depan kantor gubernur Riau, massa aksi bergerak menuju RRI dan masing-masing perwakilan menyampaikan pernyataan sikap yang disiarkan langsung oleh RRI, antara lain :
Pertama, Menolak dengan tegas rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah.
Kedua, Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil kami untuk menolak usulan kenaikan harga BBM oleh pemerintah.
Ketiga, Meminta DPR dan Pemerintah melakukan nasionalisasi atas aset-aset pertambangan yang kini dibawah penguasaan asing.
Keempat, Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi agar pemerintah menguasai secara penuh dari hulu hingga hilir terhadap komoditi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Usai menyampaikan pernyataan sikap kelompok aksi membubarkan diri dengan tertib.
(Andukot Ismael)
Liga Mahasiswa Nasdem Provinsi Riau turut menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada April 2012.
"BBM merupakan kebutuhan hampir seluruh rakyat Indonesia, mulai dari kebutuhan rumah tangga, transportasi, hingga industri. Dengan demikian, BBM merupakan hajat hidup orang banyak," ujar Dian Triska wakil sekretaris bidang Informasi Komite Wilayah Liga Mahasiswa Nasdem Provinsi Riau di sela aksi demonstrasi bersama Sentral Gerakan Rakyat Riau (SEGERA) di depan kantor Gubernur Riau.
Menurut Dian, seharusnya masalah BBM menjadi perhatian serius pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (2), yakni cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Dalam penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan rakyat, pemerintah yang telah menerapkan kebijakan subsidi untuk konsumsi BBM dengan tujuan untuk dapat meringankan beban rakyat.
"Jangan justru menaikkan harga BBM yang tentunya akan lebih menyengsarakan rakyat," katanya menegaskan.
Menurut Dian, subsidi BBM untuk rakyat saat ini mencapai lebih dari Rp130 triliun. Namun, dengan kenaikan harga minyak dunia, memang membuat pemerintah harus menambah subsidi, tetapi tidak harus menaikkan harga jual untuk rakyat.
"Dan, penambahan subsidi mencapai lebih dari Rp50 triliun juga sebaiknya pemerintah jangan menganggapnya sebagai ancaman bagi keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lalu dengan cara instan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai solusinya, ini keliru" ujarnya dengan nada tinggi.
Jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM bersubsidi, kata Dian, dapat dipastikan akan mendongkrak kenaikan harga sejumlah barang atau kebutuhan pokok rakyat. "Kondisi ini tentunya akan lebih menghancurkan perekonomian rakyat, dan wajar jika terjadi penolakan rencana ini secara besar-besaran seperti yang kami lakukan," katanya.
Usai berorasi di depan kantor gubernur Riau, massa aksi bergerak menuju RRI dan masing-masing perwakilan menyampaikan pernyataan sikap yang disiarkan langsung oleh RRI, antara lain :
Pertama, Menolak dengan tegas rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah.
Kedua, Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil kami untuk menolak usulan kenaikan harga BBM oleh pemerintah.
Ketiga, Meminta DPR dan Pemerintah melakukan nasionalisasi atas aset-aset pertambangan yang kini dibawah penguasaan asing.
Keempat, Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi agar pemerintah menguasai secara penuh dari hulu hingga hilir terhadap komoditi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Usai menyampaikan pernyataan sikap kelompok aksi membubarkan diri dengan tertib.
(Andukot Ismael)
0 comments:
Posting Komentar